JAKARTA | AnalisasiberNews.com – Pakar Hukum Internasional sekaligus ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menilai bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung secara damai merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan tidak perlu dipandang sebagai ancaman bagi pemerintah. Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi justru menjadi ruang komunikasi yang terbuka antara rakyat dan pemerintah dalam upaya membangun Indonesia yang lebih baik.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Riung Hijau Soroti Pengelolaan Limbah Medis di Kota Serang, Minta Transparansi Data dan Pengawasan Lebih Optimal

3 siberadmin

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media dalam dan luar negeri dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/8/2026), melalui sambungan telepon seluler.

Menurut Prof. Sutan Nasomal, pemerintah tidak perlu merasa khawatir apabila masyarakat menyampaikan kritik maupun aspirasi melalui aksi demonstrasi yang berlangsung secara tertib dan damai.

“Keterbukaan komunikasi antara rakyat dengan pemerintah melalui demonstrasi damai merupakan salah satu bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan. Aspirasi rakyat harus dipandang sebagai masukan yang konstruktif demi kemajuan bangsa,” ujarnya.

Baca Juga

1 bulan  lalu

BANDUNG LAGI SAKIT! CIROYOM & JALAN RIAU JADI BUKTI.DESAK WALI KOTA FARHAN PAKAI ILMU KISS” BIAR PEMERINTAHAN GAK NGACAULAGI”

5 Redaksi

Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap bangsa dan negara, bukan semata-mata bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu merespons setiap aspirasi dengan sikap terbuka, bijaksana, dan mengedepankan dialog.

Demonstrasi Merupakan Hak Konstitusional

Prof. Dr. Sutan Nasomal menjelaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah dijamin oleh konstitusi. Selama dilakukan secara damai, menghormati hukum, serta tidak merusak fasilitas umum maupun mengganggu ketertiban masyarakat, demonstrasi merupakan hak warga negara yang harus dihormati.

Menurutnya, aksi demonstrasi pada Agustus 2026 yang melibatkan kalangan mahasiswa dan masyarakat merupakan bentuk kecintaan terhadap Indonesia. Semangat tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi dengan rakyat.

“Anak-anak muda yang turun ke jalan pada dasarnya ingin Indonesia menjadi lebih baik. Mereka ingin didengar. Karena itu pemerintah sebaiknya membuka ruang dialog dan mencari solusi bersama, bukan justru merasa takut terhadap demonstrasi,” katanya.

Pemerintah Harus Mau Mendengar Suara Rakyat

Prof. Sutan Nasomal menekankan bahwa mendengarkan suara rakyat merupakan kewajiban setiap pemimpin, mulai dari tingkat pemerintahan paling bawah hingga Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, pemerintah memperoleh amanah melalui proses demokrasi sehingga sudah sepatutnya menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat.

“Kalau pemerintah tidak mau mendengar suara rakyat, itu merupakan keputusan yang kurang tepat. Pemerintah dipilih oleh rakyat dan karena itu harus rendah hati, bijaksana, serta mampu menerima kritik maupun masukan dari masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa setiap persoalan bangsa akan lebih mudah diselesaikan apabila pemerintah dan masyarakat membangun komunikasi yang sehat serta mengedepankan musyawarah.

Demonstrasi Menjadi Bahan Evaluasi Pemerintah

Prof. Dr. Sutan Nasomal menilai demonstrasi tidak boleh dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Sebaliknya, aksi tersebut dapat menjadi sarana evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.

Menurutnya, apabila terjadi demonstrasi dalam jumlah besar, pemerintah perlu melihat substansi tuntutan yang disampaikan masyarakat.

“Kalau masyarakat menginginkan negara mendengar aspirasi mereka dan aksi massa berlangsung besar, apa yang salah? Justru itu menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pejabat publik tidak seharusnya alergi terhadap kritik maupun demonstrasi karena hal tersebut merupakan bagian dari sistem demokrasi yang sehat.

Tuntutan Mahasiswa Dinilai Masih Wajar

Terkait berbagai aksi mahasiswa yang berlangsung belakangan ini, Prof. Sutan Nasomal berpendapat bahwa tuntutan yang disampaikan masih berada dalam koridor yang wajar.

Beberapa aspirasi yang berkembang antara lain:

• Pemulihan kondisi ekonomi nasional.
• Penguatan kehidupan politik yang demokratis.
• Pengembalian supremasi sipil.
• Perluasan lapangan pekerjaan.
• Stabilitas pasokan bahan bakar minyak (BBM).
• Ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
• Peningkatan daya beli masyarakat.

Menurutnya, berbagai tuntutan tersebut merupakan persoalan yang memang dirasakan masyarakat sehingga patut menjadi perhatian pemerintah.

Optimistis Pemerintah Mampu Menghadapi Tantangan Global

Di sisi lain, Prof. Dr. Sutan Nasomal mengaku optimistis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang saat ini masih berlangsung.

Ia menilai berbagai langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi, pembenahan lembaga penegak hukum, serta pelaksanaan program pembangunan nasional menunjukkan arah yang positif.

“Pemerintah memiliki kemampuan untuk melewati berbagai tantangan, termasuk dampak situasi ekonomi dan geopolitik dunia. Karena itu, komunikasi yang baik dengan rakyat menjadi faktor penting agar setiap kebijakan memperoleh dukungan masyarakat,” ungkapnya.

Perhatian terhadap Kesejahteraan Keluarga

Selain itu, Prof. Sutan Nasomal mengingatkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya difokuskan kepada sektor pendidikan, tetapi juga terhadap kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tersedianya lapangan kerja, pendapatan yang layak, serta stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Yang membutuhkan perhatian bukan hanya anak-anak yang bersekolah, tetapi juga keluarga mereka. Orang tua membutuhkan pekerjaan dan penghasilan yang layak agar mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” katanya.

Ia berharap pemerintah terus mengedepankan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat serta membuka ruang komunikasi yang luas dengan seluruh elemen masyarakat.

Prof. Dr. Sutan Nasomal menutup keterangannya dengan mengajak seluruh pihak untuk menjaga demokrasi Indonesia melalui dialog, musyawarah, serta penghormatan terhadap hak menyampaikan pendapat secara damai. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang semakin maju, adil, dan sejahtera.

Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum PAPAMID, dan Rektor Universitas Profesor Sutan Nasomal.

Editor : Yudi Sayuti S.T.