

RILIS EKSLUSIF MEDIA ANALISABER
DEWAN PENASEHAT
Nomor; 10/ EKG – KABBDG/BI/2026

ANALISASIBERNEWS.COM
” Seruan Dewan Penasehat: Infrastruktur Tanpa Utilisasi = Mubazir.Anggaran Tanpa Hasil Khianat*
*Soreang 10 Juni 2026*
Sebagai Dewan Penasehat Media Analisaber,Kami menyampaikan ” Hasil EKG ” Kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna.
Pengamatan lapangan+ data LPPD / LKPD
menunjukkan gejala : ” *Banyak yang di sulap,tapi dalamnya rusak*” .
Rilis ini bukan serangan pribadi ,tapi alarm konstitusional agar uang rakyat Kab.Bandung *tidak Mubazir*.

*I.DIAGNOSA ” DAPUR APBD “- PASAL 298 UU 23/2014 + PP 12/2019*
Prinsip APBD : *Transparan, Akuntabel, Efektif, Efisien*.
Kalau 3 gejala ini muncul,berarti ‘ dapur ” perlu dibedah:
*1.Sindrom ” Proyek Mercusuar vs Utilisasi NOL*
*Gejala*: RS , Puskesmas,jalan ,Gedung dibagun miliaran .Tapi pas dicek : RS sepi pasien karena dokter spesialis nggak ada, Jalan bagus tapi nggak adaangkot lewat, Puskesmas mangkrak karena nggak ada obat.
*Alur Hukum*: Ini melanggar asas ” Efektivitas” *PP 12/2019 .Bagun gedung = belanja modal.Kalau nggak dipake = nilai manfaat O .Itu namanya Mubazir**ANGGARAN “.
*Pertanyaan ke Pak DS*: Pak Bupati ,berapa % RSUD kab.Bandung BOR -nya? Berapa % jalan baru yang traffic -nya />500 kendaraan/hari ? Data ini lebih jujur dari Ginting pita.
*2.Sindrom ” Anggaran Gemuk ,Hasil kurus ” Gejala*: APBD kab.Bandung >6Triliun/ tahun .
Tapi IPM jalan di tempat, stunting masih tinggi, kemiskinan ekstrim Ngaak turun signifikan.
*Alur Hukum*: Ini melanggar asas ” Efisiensi ” .Uang 6T dikeluarkan tapi ” hasil ke rakyat tipis” ,maka terjadi kebocoran” di tengah .
Entah di perencanaan,pengadaan ,atau pengawasan.
* Pertanyaan ke Pak DS :
Pak Bupati, mana ” Laporan Dampak ” setiap OPD ? Dinas Kesehatan habis 800M , stunting turun berapa% Dinas PU habis 1,2T, berapa desa yang bebas banjir? Kalau nggak ada= *anngaran jalan tanpa GPS*.
*3.Sindrom Disulap di Baliho , Rusak di Lapangan Gejala*: Bandung Bedas” dimana mana .
Tapi pas warga ngadu ke LAPOR : Izin susah, air PDAM mati, sampai numpuk.
*Alur Hukum*: Ini melanggar*Pasal 4PP 12/2019:
Keuangan daerah harus untuk ” pelayanan dasar” rusak tapi citra bagus, maka terjadi * manipulasi persepsi*.
*Pertanyaan ke Pak DS*: Pak Bupati ,mana data ” Survei Kepuasan Masyarakat ” DKM tiap OPD ? Kalau SKM Dinkes 60, berarti 40%warga kecewa.Jangan ditutupi angka itu dengan baliho.
*II.SERUAN MORAL DEWAN PENASEHAT KEPADA BUPATI DADANG SUPRIATNA*
*1.Buka Dapur APBD*”:
Gelar RDP Terbuka dengan DPRD kab Bandung.
Beberkan : Proyek mana yang BOR – nya >50%?OPD mana yang serapan tinggi tapi hasil rendah? Rakyat berhak tahu.
*2.Stop Mubazir*: Terapkan ” Moratorium Proyek.
Mercusuar” 1 tahun .
Fokuskan anggaran ke 3 hal: Gaji dokter spesialis+ Obat Puskesmas+ Perbaikan jalan rusak yang tiap hari dilalui warga .
*3.Ukur dengan Keringat Rakyat ,Bukan Keringat Kontraktor*: Evaluasi Bupati jangan dari ” berapa gedung diresmikan” .Tapi dari berapa warga yang hidupnya lebih gampang”.
*PENUTUP YANG MENUSUK TAPI MENDIDIK*:
*”Pak DS, sejarah tidak mencatat Bupatibdari jumlah gedung yang dibangunnya .Sejarah mencatat Bupati dari jumlah air mata rakyat yang dihapusnya*.”
*Infrastruktur megah tanpa dokter = museum.Anggaran besar tanpa hasil= Mubazir .
Kepemimpinan tanpa evaluasi= berjalan dalam gelap”
Kami Dewan Penasehat Analisaber siap jadi mitra kritis .Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk meluruskan.Karena kab.Banfung lebih berharga dari pencitraan sesaat”.
Kepada *DPRD Kab.Bandung + BPK Jabar+ Inspektorat*: Perkuat fungsi pengawasan.Pangil Pak DS + Sekda + 5 OPD kunci. Audit ” nilai manfaat” bukan cuma Kwitansi ” .Itu tugas konstitusional Anda *Pasal 154 UU 23/2014*.
*Hormat kami,
DEWAN PENASEHAT
MEDIA ANALISABER”
*Mengupas Dapur APBD Demi Bandung Bedas yang Sejati*”
Redaksi AnalisaSiberNews
R. WEMPY SYAMKARYA,S.H.M.H.


Tidak ada komentar