JAKARTA, AnalisasiberNews.com — Pergantian Menteri Keuangan Republik Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk menghadirkan arah baru dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus memperkuat perekonomian nasional dan pemerataan pembangunan hingga ke daerah.
Harapan tersebut disampaikan Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H., yang menilai kebijakan fiskal nasional memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat.
Menurut Prof. Sutan, tantangan perekonomian nasional membutuhkan kebijakan yang mampu memperkuat fundamental ekonomi Indonesia, termasuk menjaga daya tahan rupiah terhadap tekanan eksternal dan dinamika nilai tukar global.
Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Menteri Keuangan yang baru memiliki peluang untuk menghadirkan kebijakan ekonomi yang lebih kuat.
“Selamat kepada Menteri Keuangan yang baru. Kita berharap hadirnya kepemimpinan baru dapat membawa energi baru bagi perekonomian Indonesia. Kalau kebijakan fiskal, moneter, dan sektor produktif dapat berjalan sinergis, saya yakin Indonesia memiliki kemampuan untuk memperkuat posisi rupiah terhadap dolar,” ujar Prof. Sutan, Rabu (17/9/2026).
Menurutnya, pernyataan mengenai kemampuan Indonesia “mengalahkan dolar” perlu dipahami sebagai sebuah harapan dan pandangan ekonomi, bukan berarti nilai rupiah dapat secara otomatis melampaui dolar AS dalam waktu singkat.
Ia menilai penguatan mata uang nasional membutuhkan fondasi ekonomi yang kuat, antara lain peningkatan produktivitas, penguatan industri dalam negeri, pengendalian impor yang tidak produktif, peningkatan ekspor bernilai tambah, serta pengelolaan fiskal yang kredibel.
Fiskal Harus Berpihak pada Pemerataan
Prof. Sutan juga menyoroti pentingnya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, kebutuhan, dan tantangan pembangunan yang berbeda. Karena itu, kebijakan fiskal serta transfer ke daerah perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kebutuhan pembangunan, kemampuan fiskal, luas wilayah, jumlah penduduk, serta kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional.
“Kita berharap Menteri Keuangan yang baru membawa harapan baru bagi daerah. Kebijakan keuangan negara harus mampu memperkuat hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih adil, merata, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan kapasitas fiskal daerah perlu menjadi salah satu perhatian penting pemerintah.
Daerah, kata dia, harus memiliki ruang yang memadai untuk mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
“Keadilan pembangunan bukan berarti semua daerah mendapatkan perlakuan yang sama persis. Setiap daerah membutuhkan dukungan yang proporsional sesuai karakteristik dan tantangannya. Daerah dengan persoalan geografis, infrastruktur maupun keterbatasan fiskal tentu membutuhkan perhatian dan kebijakan afirmatif,” ujarnya.
Dorong Ekonomi Produktif di Daerah
Prof. Sutan selanjutnya mendorong Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan maupun implementasi kebijakan fiskal.
Menurutnya, masukan pemerintah daerah penting agar kebijakan yang dirancang secara nasional tidak hanya tepat dari sisi makroekonomi, tetapi juga efektif ketika diterapkan di lapangan.
Ia juga mendorong agar kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif di daerah, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, UMKM, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Daerah jangan hanya dipandang sebagai penerima kebijakan dari pusat. Daerah adalah bagian penting dari mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika daerah tumbuh kuat, ekonomi nasional juga akan semakin kuat,” tegasnya.
Penguatan Rupiah Butuh Fundamental Ekonomi
Terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Prof. Sutan menilai pemerintah perlu melihat persoalan tersebut secara komprehensif.
Menurutnya, kekuatan mata uang tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan fiskal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi perdagangan internasional, arus modal, inflasi, suku bunga, cadangan devisa, produktivitas ekonomi, serta kondisi perekonomian global.
Karena itu, ia berharap kebijakan Menteri Keuangan yang baru dapat berjalan beriringan dengan kebijakan Bank Indonesia dan kementerian/lembaga terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kita tidak boleh hanya berpikir bagaimana menghadapi dolar, tetapi bagaimana membuat fundamental ekonomi Indonesia semakin kuat. Kalau produksi dalam negeri meningkat, ekspor bernilai tambah tumbuh, investasi berkualitas masuk, dan fiskal dikelola secara sehat, posisi ekonomi Indonesia akan semakin kuat,” tuturnya.
Menkeu Baru Diharapkan Bawa Energi Baru
Prof. Sutan berharap Menteri Keuangan yang baru dapat membangun kebijakan fiskal yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.
Ia menilai anggaran negara harus mampu menjadi instrumen pembangunan sekaligus memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kita sederhana: kehadiran Menteri Keuangan yang baru benar-benar menjadi energi baru dalam membangun hubungan pusat dan daerah yang lebih kuat. Fiskal negara harus menjadi instrumen pemerataan, bukan sekadar instrumen pengendalian anggaran,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan kebijakan ekonomi pada akhirnya harus dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, daya beli, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Selamat kepada Menteri Keuangan yang baru. Semoga mampu membawa perubahan positif, memperkuat fundamental ekonomi nasional, menjaga stabilitas rupiah, dan menghadirkan kebijakan fiskal yang semakin berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Prof. Sutan Nasomal.
Profil Narasumber:
Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H. — Pakar Hukum Internasional dan Ekonom; Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID); Presiden Partai Oposisi Merdeka; Pendiri/Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS; Rektor Universitas STIA-STIH Pronass; Ketua Umum YPLBH.
About the Author
