JAKARTA| AnalisasiberNews.com — Suhu politik nasional menjelang Pemilu 2029 mulai menjadi perhatian sejumlah tokoh dan pengamat. Dinamika antarkekuatan politik, komunikasi antarpartai, serta munculnya berbagai wacana mengenai arah kepemimpinan nasional dinilai perlu diikuti dengan perhatian terhadap kondisi masyarakat.
Pakar hukum internasional dan ekonom Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menilai dinamika politik tidak seharusnya membuat persoalan masyarakat sehari-hari kehilangan perhatian.
Ia berharap para pemimpin di tingkat nasional maupun daerah ke depan memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, khususnya kelompok yang menghadapi tekanan ekonomi.
“Rakyat sangat berharap ke depan muncul pemimpin-pemimpin yang memiliki keberpihakan kepada rakyat, baik presiden, menteri, gubernur, bupati maupun wali kota,” ujar Sutan Nasomal dalam keterangannya kepada sejumlah pemimpin redaksi media, Senin (15/9/2026).
Sutan menyampaikan pandangannya tersebut ketika membahas dinamika politik nasional dan berbagai persoalan sosial-ekonomi yang menurutnya masih dirasakan masyarakat.
Soroti Dinamika Politik Menuju 2029
Menurut Sutan, pembicaraan mengenai Pemilu 2029 mulai mendapatkan ruang lebih besar dalam aktivitas politik nasional.
Perhatian terhadap kontestasi 2029 memang mulai terlihat dari berbagai aktivitas partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu. Bawaslu, misalnya, telah melakukan kegiatan konsolidasi demokrasi dengan sejumlah partai politik terkait persiapan menuju Pemilu 2029.
Sutan menilai dinamika politik tersebut harus tetap ditempatkan dalam koridor demokrasi dan tidak boleh menggeser perhatian terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu politik yang belum terverifikasi.
“Rakyat kecil jangan sampai terpancing atau terbawa arus. Persoalan masyarakat jauh lebih penting untuk mendapatkan perhatian,” katanya.
“Matahari Kembar” dan Kekhawatiran Konflik Politik
Dalam pernyataannya, Sutan juga menyinggung munculnya istilah “matahari kembar” dalam pembicaraan politik nasional.
Menurut dia, istilah tersebut harus dilihat secara hati-hati dan tidak serta-merta dianggap sebagai fakta mengenai adanya konflik kekuasaan.
Ia meminta seluruh pihak mengedepankan komunikasi politik yang sehat serta menghormati mekanisme konstitusional.
Sutan juga menyebut adanya berbagai informasi mengenai wacana pergantian atau penggulingan pemerintahan yang beredar di ruang publik. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci sumber maupun bukti yang dapat memverifikasi klaim tersebut.
Karena itu, informasi mengenai dugaan adanya rencana penggulingan pemerintahan perlu diverifikasi secara independen dan tidak semestinya diperlakukan sebagai fakta sebelum terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kritik terhadap Jarak Penguasa dan Rakyat
Salah satu perhatian utama Sutan adalah hubungan antara pengambil kebijakan dengan masyarakat.
Ia menilai persoalan rakyat harus menjadi bagian penting dalam agenda politik nasional.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan politik, tetapi juga kebijakan yang mampu menjawab persoalan konkret seperti kesempatan kerja, biaya hidup, akses usaha, pelayanan publik, dan perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
Sutan menggambarkan kondisi tersebut dengan bahasa kritik yang keras.
“Lantai Istana semakin licin oleh liur para penjilat dan alergi dengan suara rakyat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan kritik dan pandangan politik Sutan terhadap kondisi komunikasi antara kekuasaan dan masyarakat.
Ia berharap suara masyarakat tidak berhenti pada jenjang birokrasi, melainkan dapat benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Persoalan Harga dan Tekanan Ekonomi
Sutan juga menyoroti tekanan ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat.
Ia menyebut masyarakat berpenghasilan rendah harus menghadapi berbagai kebutuhan hidup, mulai dari pangan, tempat tinggal, listrik hingga biaya pendidikan dan kesehatan.
Secara nasional, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi year-on-year pada Agustus 2026 sebesar 3,19 persen, sementara inflasi month-to-month tercatat 0,21 persen.
BPS juga mencatat Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum nasional pada Agustus 2026 meningkat 6,18 persen dibandingkan Agustus 2025. Beberapa komoditas yang disebut BPS mengalami kenaikan harga tahunan antara lain beras biasa, elpiji nonsubsidi, solar industri, dan sejumlah komoditas lainnya.
Data tersebut menunjukkan adanya perubahan harga dalam perekonomian, meskipun angka inflasi nasional tidak dengan sendirinya menggambarkan kondisi ekonomi setiap rumah tangga.
Sutan menilai pemerintah tetap perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang daya belinya terbatas.
Soroti Perizinan dan Dugaan Praktik Pungutan
Sutan juga menyampaikan kritik mengenai pelayanan perizinan dan birokrasi.
Ia menyinggung adanya keluhan masyarakat mengenai dugaan permintaan pembayaran tidak resmi dalam proses pelayanan tertentu.
Namun, tudingan tersebut harus dibuktikan melalui data, dokumen, atau laporan resmi dari pihak yang mengalami langsung. Tidak semua hambatan pelayanan otomatis dapat dikategorikan sebagai pungutan liar atau praktik korupsi.
Karena itu, Sutan mendorong agar sistem pelayanan publik dibuat semakin transparan dan mudah diawasi masyarakat.
“Kalau masyarakat ingin membangun usaha kecil, jangan dipersulit oleh birokrasi,” katanya.
Menurutnya, digitalisasi pelayanan seharusnya memberikan kemudahan, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi masyarakat yang belum memahami sistem administrasi digital.
Data Kemiskinan Harus Akurat
Sutan turut mempertanyakan kualitas pendataan masyarakat penerima bantuan maupun kelompok berpenghasilan rendah.
Ia menyoroti kemungkinan adanya perbedaan antara kondisi masyarakat di lapangan dengan data administrasi yang digunakan pemerintah.
Menurutnya, kesalahan pendataan dapat berdampak terhadap masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan atau pelayanan sosial.
Namun, tudingan mengenai kesalahan data harus diuji melalui perbandingan data resmi, verifikasi lapangan, dan mekanisme pengaduan yang tersedia.
“Jangan sampai rakyat miskin justru tidak terlihat dalam data,” ujarnya.
Politik Jangan Hanya Sibuk Menatap 2029
Sutan juga mengkritik kecenderungan elite politik yang mulai membicarakan figur dan peta kekuatan menuju Pemilu 2029.
Menurut dia, komunikasi politik merupakan bagian normal dalam demokrasi. Namun, pembicaraan mengenai kontestasi politik tidak boleh mengabaikan persoalan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian segera.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan kebijakan nyata, bukan hanya janji politik.
“Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton ketika elite membicarakan peta politik, sementara masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup,” kata Sutan.
Tahapan menuju Pemilu 2029 sendiri memang telah mulai menjadi perhatian partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu. Bawaslu mencatat kegiatan konsolidasi dengan partai politik telah dilakukan sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan Pemilu 2029.
Seruan agar Rakyat Tidak Terprovokasi
Di tengah meningkatnya pembicaraan politik, Sutan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.
Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum memiliki sumber jelas, termasuk informasi yang berpotensi memicu konflik antarkelompok.
Menurutnya, perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari demokrasi dan harus disikapi secara dewasa.
“Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban pertarungan kepentingan elite,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat menggunakan saluran hukum dan demokrasi ketika menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
“Doa Rakyat Tidak Pernah Tertutup”
Menutup pernyataannya, Sutan menggunakan bahasa metaforis mengenai kondisi politik dan hubungan antara penguasa dengan rakyat.
Ia berharap pemerintah tetap membuka ruang komunikasi terhadap masyarakat.
“Ketika keluhan rakyat hendak disampaikan ke Istana, jangan sampai ada sekat yang membuat suara itu tidak pernah sampai kepada pengambil keputusan,” ujarnya.
Sutan kemudian mengajak masyarakat untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional.
“Berdoalah kepada Tuhan yang tidak pernah tidur. Lantai-Nya tidak pernah licin, sehingga doa rakyat pasti didengar,” tuturnya.
Sumber/Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Catatan Redaksi: Berbagai kritik, penilaian, dan tudingan yang disampaikan dalam berita ini merupakan pernyataan narasumber. Redaksi tidak memosisikan tudingan mengenai dugaan praktik pungutan, konflik kekuasaan, maupun persoalan pendataan sebagai fakta yang telah terbukti. Setiap pihak yang disebut atau berkepentingan terhadap isu ini memiliki hak memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan pers. Dewan Pers menekankan pentingnya uji informasi, kehati-hatian, serta penghormatan terhadap Kode Etik Jurnalistik.
About the Author
