RILIS EKSKLUSIF”BUPATI DS, FOKUS BENAHI RUMAH TANGGA BKPSDM . JABATAN ASN BUKAN KOMODITAS”
RILIS EKSKLUSIF
Pengamat Kebijakan Publik & Politik Desak Audit Total & Pembenahan Internal Pemkab Bandung
*UNTUK*:
Yth.Dr.H.M.Dadang Supriatna, S.IP, M.Si – Bupati Bandung
Tembusan: Sekda Kab Bandung ,DPRD ,Komisi A, Kejari, BKN III Bandung, Inspektorat Daerah kab.Bandung
*MUKADIMAH*:
Pemeriksaan Kepala BKPSDM Kab Bandung oleh Kejari atas dugaan jual – beli jabatan adalah alarm keras.Sebagai Pengamat Kebijakan Publik & Politik, kami memandang ini bukan kasus oknum , tapi indikasi ” rumah tangga kepegawaian” Pemkab Bandung bocor . Sebelum bicara proyek besar, Pak Bupati DS wajib beresin fondasi : ASN & sistem kepegawaiannya.
EVIDENCE +
ARGUMENTASI+ ALUR HUKUM:
1.EVIDENCE : INDIKASI KERUSAKAN SISTEMIK
*Fakta Lapangan*: BKPSDM diperiksa.BKPSDM = Pejabat Pembina Kepegawaian teknis .Semua proses mutasi, promosi,rotasi 2024 – 2025 lahir dari meja ini
*Argumentasi*: Jual- beli jabatan tidak mungkin terjadi tanpa 3 unsur :
Pejabat yang jual, ASN yang beli , dan sistem yang membiarkan.
Kalau 1 pintu jebol, maka legitimasi ribuan SK ASN kab Bandung jadi tanda tanya besar
Ini bom waktu birokrasi.
2.ARGUMENTASI : BERSIHKAN INTERNAL DULU, BARU BICARA EKSTERNAL ”
*Argumen 1- Merit vs Transaksi*: UU ASN 2023 amanatkan merit system’.ASN naik Karena kompetisi,bukan koneksi + kantong tebal . Kalau prinsip ini dilanggar, maka “Bandung Bedas ” cuma jadi slogan tanpa mesin penggerak yg waras .
*Argumen 2 – Dampak APBD*: Belanja pegawai Kab Bandung> Rp 2 Triliun/ tahun .Kalau 5-10% pejabatnya ” produk transaksi ” , berarti ratusan miliar APBD dipakai bayar orang yang jabatanya cacat hukum.Iti pemborosan+ PMH .
*Argumen 3 – Legasi Pemimpin*: Rakyat akan ingat Bupati bukan dari jumlah jembatan, tapi dari berani atau tidaknya memberantas ” dagang kursi” .Bereskan rumah sendiri= wibawa naik. Tutup mata = wibawa runtuh.
3.ALUR HUKUM : PIDANA + ADMINISTRASI HARUS BERJALAN PARALEL
*A.Alur Pidana –
Kewenangan Kejari:
Dasar Hukum: UU 20/2001 jo UU 31/1999 ttg Tipikor Pasal 12 huruf e: Memaksa/ menerima hadiah terkait jabatan = 4- 20 tahun penjara+ denda Rp 200jt – 1M .UU 8/2010 TPPU ; Lacak + sita aset hasil jual – beli jabatan.
*Alur*: Laporan -Penyelidikan – Tersangka – P- 21 – Sidang .
Publik berhak dapat info perkembangan berkala .
B*.Alur administrasi – Kewenangan Bupati DS sbg PPK :
*Dasar Hukum* 1:PP 94/2021 Disiplin PNS Pasal 7 ayat 4 : Pelanggaran disiplin berat karena korupsi= hukuman PTDH .
Nggak perlu yunggubvonis pengadilan.
*Dasar Hukum* 2:PP 11/2017 jo PP 17/2020 Manajemen PNS Pasal 87 : Pejabat yang melanggar prosedur mutasi / promosi= = SK – nya batal demi hukum.
*Dasar Hukum*: 3:UU ASN 2023 Pasal 58: PPK wajib batalkan keputusan bertentangan dgn UU ASN .
*Alur*: Inspektorat audit
– temuan dilanggar –
Bupati DS terbitkan SK pembatalan + Jatuhkan hukuman disiplin berat ke pelaku+ pembeli ” jabatan.
Ini kewenangan langsung Bapak.
4 TUNTUTAN KONGKRET
KEPADA BUPATI DS:
1.MORATORIUM
MUTASI: Hentikan sementara semua prosesmutasi/ promosi/ rotasi ASN eselon III- IV sampai audit BKN + Inspektorat tuntas. Mencegah ” obral jabatan ” baru.
2 .*AUDIT INDEPENDEN*:
Bentuk Tim Audit bersama BKN Kanreg III Bandung+ Inspektorat.
Audit forensik semua SK mutasi / promosi 2024- 2025. Fokus ke: hasil CAT , hasil assessment,SK yang terbit>6 bulan setelah mutasi masif.
*3.BATALKAN &’HUKUM*:
Umumkan ke publik SK -SK yg batal karena cacat prosedur.
Jatuhkan PTDH ke ASN terbukti “jual dan beli” jabatan.CopotbTim Baperjakat yang terlibat.
*4.BAGUN SISTEM ANTI KORUPSI*: Wajibkan 100%proses
kepegawaian lewat SSCASN + e-Kinerja BKN .Buka data lowongan jabatan + nilai seleksi di portal Pemda .Sediakan kanal pengaduan pungli jabatan yang aman untuk pelapor.
*PENUTUP UNTUK PAK BUPATI DS*:
*Pak Bupati,air sungai bisa dikeruk,jalan bisa diaspal .Tapi kalau sungai ” birokrasi kab Bandung sudah tercemar Jual- beli jabatan, maka semua pembangunan akan mampet di tengah jalan .
Kami yakin pak DS punya kapasitas dan keberanian politik untuk membedah dan membersihkan BKPSDM .Tindakan Bapak haribini akan menentukan
Apakah kab Bandung punya birokrasi pedagang.Rakyat menunggu keputusan Bapak.”
Bandung, 23 April 2026
*Pengamat Kebijakan Publik & Politik*
Tagar:
#BupatiDS_BenahiBKPSDM
#AuditTOTal MutasiASN
#JabatanBukankomoditas
#MeritSystemHargaMati
#KabBandungBersih
——
About The Author
Tidak ada komentar