ANALISASIBERNEWS.COM
KABUPATEN BANDUNG,(Jabar)– Sabtu, 20 Juni 2026 – Pengawasan penggunaan anggaran daerah dan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi perhatian dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran (TA) 2026 yang digelar di Aula Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Humaira Zahrotun Noor, S.IP., unsur Muspika Kecamatan Ciparay, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Ciparay, jajaran TNI, Polri, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam forum tersebut, Humaira menekankan pentingnya pengawasan sebagai instrumen untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurutnya, pengawasan yang efektif diperlukan agar program pembangunan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan agar setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, sesuai aturan, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Humaira.
Selain pengawasan anggaran, pembahasan juga menyoroti Program Indonesia Pintar (PIP). Program bantuan pendidikan tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.
Humaira menegaskan bahwa penyaluran PIP harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan berdasarkan data yang valid. Ia mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat, untuk turut mengawal pelaksanaan program tersebut.
“PIP harus benar-benar diterima oleh siswa yang berhak. Pengawasan diperlukan agar bantuan pendidikan ini dapat memberikan manfaat maksimal dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, unsur Muspika Kecamatan Ciparay menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung pelaksanaan program pemerintah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui kegiatan pengawasan ini, diharapkan pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 serta berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Program Indonesia Pintar, dapat berjalan sesuai tujuan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Reporter I saepulloh
Editor I redaksi
About The Author
