PANDEGLANG, AnalisasiberNews.com — Kegiatan Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kabupaten Pandeglang yang berlangsung di Hotel Mutiara Carita pada 27–28 April 2026 berakhir ricuh. Kericuhan dipicu kekecewaan peserta akibat tidak adanya solusi konkret terkait keberlangsungan program KDMP ke depan.

Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan pengurus atau ketua KDMP dari 339 desa/kelurahan. Pada tahap pertama, sebanyak 163 KDMP mengikuti kegiatan tersebut. Program ini sejatinya bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi desa sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Namun dalam pelaksanaannya, peserta menilai kegiatan tersebut belum mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi koperasi di tingkat desa.
Forum Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Pandeglang menegaskan bahwa sikap kritis yang disampaikan bukan merupakan bentuk penolakan terhadap program pemerintah pusat. Sebaliknya, mereka tetap menyatakan dukungan terhadap kebijakan nasional, selama dijalankan secara tepat sasaran dan sesuai prosedur hukum.
“Kami mendukung penuh program Presiden dan pemerintah pusat. Namun, kami membutuhkan kejelasan implementasi di lapangan yang transparan, akuntabel, serta memiliki arah keberlanjutan yang jelas bagi KDMP ke depan,” ujar Entis Sumantri,
perwakilan Forum KDMP Pandeglang.
Peserta juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa program KDMP berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu jika tidak diawasi dengan baik. Mereka menekankan pentingnya profesionalisme dalam penempatan pengurus koperasi di daerah.
“Jangan sampai kami hanya dijadikan ajang kepentingan kelompok. Pengurus KDMP harus ditempatkan secara profesional, bukan berdasarkan kepentingan golongan. Kami meminta penjelasan terbuka agar program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” lanjut Entis.
Selain itu, peserta menyoroti minimnya ruang dialog yang substansial selama pelatihan berlangsung. Aspirasi dan keluhan dinilai tidak terserap secara maksimal, sehingga memicu ketegangan yang berujung pada kericuhan di akhir kegiatan.
Forum KDMP Pandeglang mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan dan tata kelola program KDMP di Kabupaten
Pandeglang. Evaluasi tersebut mencakup aspek perencanaan, pendampingan, hingga mekanisme pengawasan.
Mereka juga meminta kejelasan regulasi serta roadmap pengembangan koperasi desa yang berkelanjutan.
Forum KDMP Pandeglang menyatakan sikap tegas dengan:
Menolak dan memboikot kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh PT. Garuda Solusi Kreatif (GSK).
Meminta penghentian sementara agenda pelatihan tahap selanjutnya hingga terdapat solusi konkret bagi KDMP Kabupaten Pandeglang.
Mendesak evaluasi total terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk penggunaan anggaran pelatihan sebesar Rp14.980.000 per KDMP yang disebut dipotong langsung dari desa melalui bank penyalur Bank BJB.
Selain itu, Forum KDMP juga meminta kehadiran pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan solusi, antara lain:
PT Agrinas
Pimpinan PT GSK
Dandim 0601 Pandeglang
Kementerian Koperasi RI
Dinas Koperasi Provinsi
Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang
Kegiatan ini menjadi catatan penting bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan seremonial, tetapi juga oleh komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas.
(Red/TiMS)
Tidak ada komentar