JAKARTA, AnalisaSiberNews.com,28 September 2026 — Ratusan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 1 Oktober 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk perjuangan atas empat tuntutan utama yang menyangkut kelangsungan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perlindungan investasi yang telah ditanamkan para mitra.
Koordinator Aksi sekaligus Ketua Umum DPP Asosiasi Mitra BGN, Sawaludin Aweng, menyampaikan bahwa aksi ini akan diikuti oleh sekitar 50.000 hingga 100.000 orang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Khusus dari wilayah Jawa Barat, diproyeksikan akan turun sekitar 20.000 peserta.
Empat Tuntutan Utama
Pertama, para mitra meminta pemerintah segera mencabut kebijakan moratorium pengoperasian SPPG — baik di wilayah aglomerasi maupun di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan daerah terpencil. Moratorium ini dinilai menghambat berjalannya program yang sudah disiapkan secara matang.
Kedua, adanya mekanisme pengembalian investasi. Para mitra mengaku telah mengeluarkan modal besar, bahkan melalui pinjaman perbankan dan investasi bersama, untuk membangun dapur serta fasilitas pendukung MBG. Ketika fasilitas telah selesai dibangun dan siap digunakan, justru muncul ketidakpastian soal kapan operasional bisa dimulai.
“Kami mengeluarkan uang untuk membangun fasilitas MBG. Ketika dapur sudah selesai dan siap digunakan, kami mempertanyakan kepastian operasionalnya,” tegas Aweng.
Ketiga, dipastikannya kedudukan hukum kemitraan. Para mitra meminta adanya landasan hukum yang jelas dan tegas yang mengatur hubungan kerja sama antara BGN dengan para pelaksana di lapangan, termasuk melalui undang-undang khusus yang menjadi dasar penyelenggaraan program.
Keempat, para mitra menegaskan tetap berdiri di belakang Program Makan Bergizi Gratis dan mendukung sepenuhnya agar program ini dapat berlanjut dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Kami tetap mendukung keberlanjutan MBG,” ujar Aweng.
Konsolidasi penyelenggaraan aksi telah dilakukan di sejumlah daerah. Para mitra berharap negara segera mengesahkan kerangka hukum yang melindungi kemitraan serta menjamin keberlangsungan operasional SPPG tanpa hambatan, sehingga investasi yang telah ditanamkan tidak sia-sia dan manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(**)
About the Author
