SINTANG | AnalisasiberNews.com — Upaya memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah tersebut dilakukan Tim Satgas Edukasi Pokjar V Sekolah Pengembangan Profesi Kepolisian (SPPK) Angkatan 4 Lemdiklat Polri melalui kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi kepada berbagai elemen di wilayah hukum Polres Sintang.

Baca Juga

3 hari  lalu

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Paluh Sibaji Segera Dimulai, Bupati: Pekerja Lokal Desil 1–2 Jadi Prioritas

53 siberadmin

Kegiatan tersebut dipusatkan di Mapolsek Kelam Permai, Minggu (13/9/2026) sekitar pukul 14.30 WIB. Forum ini menjadi bagian dari agenda pembelajaran sekaligus pengabdian lapangan para peserta didik SPPK untuk mengidentifikasi persoalan karhutla, memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, serta merumuskan langkah mitigasi yang dapat diterapkan sesuai karakteristik wilayah.

Pendekatan yang digunakan tidak hanya menitikberatkan pada aspek penindakan, tetapi juga mengedepankan pencegahan, edukasi, kesiapsiagaan, pelayanan masyarakat, serta kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah, masyarakat dan unsur terkait lainnya.

Melalui pendekatan pentahelix, penanganan karhutla diarahkan agar tidak menjadi tanggung jawab satu institusi saja. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, akademisi atau unsur pendidikan, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dinilai penting untuk membangun sistem pencegahan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

KKP SPPK Tidak Sekadar Agenda Akademis

Baca Juga

1 hari  lalu

Update SAR GAK, Pemilik Kapal Pastikan Life Jacket yang Ditemukan Bukan Milik Kapal yang Hilang Contact

25 siberadmin

Kegiatan Kuliah Kerja Profesi yang dilaksanakan Tim Satgas Edukasi Pokjar V SPPK Angkatan 4 Lemdiklat Polri memiliki dimensi pembelajaran sekaligus pengabdian kepada masyarakat.

Para peserta didik tidak hanya mendapatkan pengalaman akademis melalui diskusi dan analisis permasalahan, tetapi juga berhadapan langsung dengan kondisi sosial dan lingkungan yang berkembang di wilayah penugasan.

Karhutla merupakan persoalan yang memiliki dampak luas. Ketika kebakaran terjadi, dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kerusakan vegetasi dan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas udara, aktivitas masyarakat, kesehatan, transportasi, pendidikan, perekonomian dan berbagai sektor lainnya.

Karena itu, penanganannya membutuhkan perencanaan yang matang serta keterlibatan berbagai pihak.

Forum FGD di Mapolsek Kelam Permai menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan berdasarkan kondisi di lapangan. Informasi yang diperoleh dari unsur kewilayahan maupun masyarakat dapat menjadi bahan dalam menyusun strategi pencegahan dan penanganan yang lebih tepat sasaran.

Pendekatan berbasis fakta tersebut juga memungkinkan setiap wilayah mengembangkan langkah yang sesuai dengan kondisi geografis, karakteristik masyarakat, potensi kerawanan, serta pola kejadian karhutla yang ditemukan.

Dorong Perubahan Pola Pikir Masyarakat

Salah satu perhatian utama dalam agenda tersebut adalah pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan dampak pembukaan lahan dengan cara membakar.

Edukasi dinilai menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan karena keberhasilan penanggulangan karhutla tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memadamkan api setelah kebakaran terjadi.

Pencegahan sejak dini harus menjadi bagian utama dari strategi.

Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman mengenai bahaya kebakaran, potensi penyebaran api ketika kondisi lingkungan kering, dampak asap terhadap kesehatan, serta konsekuensi sosial dan ekonomi yang dapat muncul apabila kebakaran meluas.

Transformasi pola pikir tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk semakin mengutamakan metode pengelolaan lahan yang aman dan tidak menimbulkan risiko kebakaran.

Edukasi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan bahasa dan pendekatan terhadap karakter masyarakat di masing-masing wilayah.

Dengan demikian, pesan pencegahan tidak hanya berhenti dalam forum formal, tetapi dapat diteruskan hingga tingkat desa dan komunitas masyarakat.

Pentahelix Perkuat Sinergi Penanggulangan Karhutla

Dalam kegiatan tersebut, pendekatan pentahelix menjadi salah satu konsep penting yang ditekankan.

Penanggulangan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak unsur karena persoalan lingkungan memiliki karakter yang kompleks.

Polri memiliki peran dalam menjaga keamanan, melakukan pencegahan, membangun kesadaran masyarakat, serta menangani aspek hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran dalam kebijakan kewilayahan, koordinasi sumber daya, pelayanan masyarakat dan penanganan dampak bencana.

Unsur TNI, BPBD, Manggala Agni, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dunia usaha dan masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting.

Kolaborasi tersebut diperlukan untuk membangun sistem yang terintegrasi mulai dari deteksi dini, pencegahan, edukasi, kesiapsiagaan, penanganan ketika terjadi kebakaran, hingga pemulihan pascakejadian.

Pendekatan seperti ini diharapkan dapat mengurangi pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri. Setiap unsur dapat menjalankan fungsi masing-masing dengan tetap berada dalam kerangka koordinasi yang sama.

Dengan sinergi yang kuat, informasi mengenai potensi titik api maupun kondisi lapangan dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat.

FGD Menjadi Ruang Problem Solving

Forum Group Discussion yang dilaksanakan Tim SPPK juga diarahkan sebagai sarana problem solving.

Dalam forum tersebut, persoalan karhutla dibahas berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Berbagai informasi dapat dipertukarkan sehingga persoalan yang sebelumnya terlihat secara parsial dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas.

Pendekatan problem solving penting karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda.

Strategi yang efektif di satu wilayah belum tentu dapat diterapkan secara sama di wilayah lainnya. Faktor geografis, kondisi lahan, akses menuju lokasi, pola aktivitas masyarakat dan tingkat kerawanan menjadi bagian yang harus diperhatikan.

Oleh sebab itu, hasil diskusi diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang realistis, aplikatif dan dapat ditindaklanjuti oleh unsur terkait.

Kegiatan tersebut sekaligus mendorong para peserta didik untuk belajar membaca persoalan secara komprehensif sebelum mengambil keputusan.

Kemampuan melakukan analisis terhadap suatu persoalan menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepemimpinan yang responsif.

Polri Kedepankan Langkah Prediktif dan Responsif

Kasatgas Edukasi Pokjar V SPPK Angkatan 4, Kombes Pol Kingkin Winisuda, S.H., S.I.K., menegaskan bahwa kehadiran para perwira peserta didik di tengah persoalan karhutla merupakan bagian dari proses pembelajaran sekaligus bentuk kontribusi terhadap masyarakat.

Menurutnya, KKP tidak semata-mata diposisikan sebagai pemenuhan kurikulum pendidikan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menghubungkan pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan dengan persoalan nyata di lapangan.

“Kegiatan KKP ini bukan sekadar pemenuhan kurikulum akademis, melainkan sebuah manifestasi nyata dari komitmen Polri dalam menghadirkan solusi konkret di tengah krisis lingkungan yang menjadi isu strategis nasional. Kami hadir di Sintang untuk mengolaborasikan penalaran akademis dengan realitas lapangan, guna melahirkan formula mitigasi karhutla yang holistik dan berkelanjutan,” ujar Kombes Pol Kingkin Winisuda dalam arahannya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kemampuan personel kepolisian untuk memahami persoalan masyarakat secara langsung.

Kepolisian tidak hanya dituntut mampu melakukan tindakan ketika sebuah peristiwa sudah terjadi, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan membaca potensi gangguan sejak dini.

Dalam konteks karhutla, kemampuan deteksi dini menjadi bagian penting untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih luas.

Lima Pilar Utama Penugasan

Dalam kegiatan tersebut, Kombes Pol Kingkin Winisuda juga menggarisbawahi lima pilar utama yang menjadi sasaran penugasan Tim SPPK di wilayah Sintang.

1. Penyelarasan Edukasi dan Transformasi Pola Pikir

Pilar pertama berkaitan dengan edukasi masyarakat.

Penyadaran mengenai bahaya karhutla perlu dilakukan secara terus-menerus, termasuk hingga tingkat pedesaan. Edukasi diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

Materi edukasi tidak hanya mengenai larangan atau aturan, tetapi juga perlu menjelaskan dampak nyata karhutla terhadap kehidupan sehari-hari.

Kabut asap, misalnya, dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan.

Di sisi lain, kebakaran yang meluas juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, pencegahan menjadi langkah yang jauh lebih strategis dibandingkan hanya mengandalkan penanganan setelah kebakaran terjadi.

2. Akselerasi Sinergitas Lintas Sektor

Pilar kedua adalah memperkuat sinergi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix.

Kerja sama antara Polri, TNI, pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, perangkat kewilayahan, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur lainnya perlu dibangun secara berkesinambungan.

Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap pihak mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing.

Masyarakat juga ditempatkan sebagai bagian penting dalam sistem pencegahan. Sebab, masyarakat merupakan unsur yang berada paling dekat dengan lingkungan dan dapat menjadi sumber informasi awal ketika terdapat indikasi terjadinya kebakaran.

3. Formulasi Strategi Mitigasi Berbasis Fakta

Pilar ketiga menitikberatkan pada penyusunan strategi berdasarkan fakta lapangan.

Melalui FGD, berbagai informasi dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi.

Pendekatan berbasis fakta diharapkan dapat mencegah munculnya kebijakan yang hanya bersifat umum tanpa mempertimbangkan kondisi lokal.

Strategi mitigasi perlu disusun berdasarkan tingkat kerawanan, kondisi geografis, akses, aktivitas masyarakat serta kemampuan sumber daya yang tersedia.

4. Misi Kemanusiaan dan Bakti Sosial

Pilar keempat berkaitan dengan aspek kemanusiaan.

Penanganan dampak karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman api. Masyarakat yang terdampak asap juga membutuhkan perhatian, khususnya dalam aspek kesehatan dan pelayanan dasar.

Dalam rangkaian kegiatan, misi kemanusiaan diarahkan melalui dukungan pelayanan kesehatan, penyediaan obat-obatan dan pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana memiliki dimensi kemanusiaan yang harus mendapatkan perhatian sejalan dengan penanganan aspek keamanan dan lingkungan.

5. Laboratorium Kepemimpinan bagi Perwira

Pilar kelima adalah menjadikan kegiatan KKP sebagai laboratorium kepemimpinan bagi para peserta didik SPPK.

Situasi lapangan memberikan kesempatan kepada para perwira untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, koordinasi, pengambilan keputusan dan manajemen krisis.

Pemimpin di lapangan dituntut mampu menghubungkan berbagai kepentingan tanpa mengabaikan tujuan utama, yakni memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal bagi para peserta didik ketika nantinya mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar.

Deteksi Dini Menjadi Kunci

Salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam penanggulangan karhutla adalah deteksi dini.

Semakin cepat indikasi kebakaran diketahui, semakin besar peluang untuk melakukan penanganan sebelum api berkembang lebih luas.

Karena itu, sistem pelaporan masyarakat, pemantauan kondisi lapangan dan koordinasi antarpihak perlu diperkuat.

Petugas kewilayahan juga memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Komunikasi yang baik antara aparat dan masyarakat dapat menciptakan sistem peringatan dini yang lebih efektif.

Dalam konteks tersebut, masyarakat bukan hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga dapat menjadi mitra aktif dalam menjaga lingkungan.

Peran Tokoh Adat dan Masyarakat

Karakteristik masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan membuat pelibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi komunikasi.

Pesan mengenai pencegahan karhutla akan lebih mudah diterima apabila disampaikan melalui pendekatan yang memahami nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

Tokoh masyarakat dapat berperan sebagai penghubung antara aparat dan warga.

Sementara tokoh adat dapat membantu memastikan upaya pencegahan tetap memperhatikan kearifan lokal dengan tetap mengedepankan keselamatan lingkungan dan masyarakat.

Pendekatan sosial semacam ini menjadi bagian dari strategi membangun kesadaran secara persuasif.

Polsek Kelam Permai Siap Perkuat Implementasi

Agenda KKP dan FGD tersebut dihadiri serta dikawal langsung Kapolsek Kelam Permai, IPTU Atep Permana Efendi, bersama jajaran personel Polsek Kelam Permai.

Kehadiran jajaran kewilayahan menjadi bagian penting dalam memastikan hasil diskusi tidak berhenti pada forum pertemuan.

Setiap rekomendasi yang dihasilkan membutuhkan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Koordinasi antara Tim SPPK dan jajaran Polsek Kelam Permai juga menjadi kesempatan untuk menyamakan persepsi mengenai langkah pencegahan dan penanganan karhutla.

Dari tingkat kepolisian sektor, komunikasi dengan masyarakat menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga situasi tetap kondusif.

Membangun Kesadaran Kolektif

Karhutla pada akhirnya bukan hanya persoalan aparat.

Pencegahan membutuhkan kesadaran kolektif dari seluruh komponen masyarakat.

Pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, pelaku usaha, tokoh masyarakat, tokoh adat dan berbagai unsur lainnya memiliki peran yang saling melengkapi.

Jika seluruh unsur mampu bergerak dalam satu sistem, potensi pencegahan dapat diperkuat.

Sebaliknya, apabila penanganan berjalan sendiri-sendiri, berbagai sumber daya yang tersedia berpotensi tidak digunakan secara optimal.

Karena itu, semangat kolaborasi yang dibangun melalui pendekatan pentahelix menjadi salah satu bagian penting dalam strategi penanggulangan karhutla.

Dari Forum Diskusi Menuju Aksi Nyata

Kegiatan FGD di Mapolsek Kelam Permai diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan.

Nilai strategis kegiatan tersebut justru terletak pada kemampuan setiap pihak menerjemahkan hasil diskusi menjadi tindakan nyata di lapangan.

Pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi berkelanjutan, pemetaan wilayah rawan, penguatan sistem informasi, koordinasi lintas sektor, peningkatan kesiapsiagaan serta respons cepat terhadap setiap indikasi kebakaran.

Sementara masyarakat dapat mengambil peran dengan menjaga lingkungan sekitar dan segera menyampaikan informasi apabila menemukan potensi kebakaran.

Dengan demikian, upaya penanggulangan karhutla tidak hanya bersifat reaktif, tetapi berkembang menjadi sistem yang lebih preventif dan prediktif.

Kepemimpinan Kolaboratif untuk Menghadapi Krisis

Kegiatan yang dilakukan Tim SPPK Lemdiklat Polri juga memperlihatkan bahwa pendidikan kepolisian tidak dapat dipisahkan dari realitas persoalan masyarakat.

Seorang pemimpin kepolisian di lapangan harus mampu memahami karakter persoalan, membangun komunikasi, menggerakkan sumber daya dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia.

Karhutla menjadi salah satu contoh persoalan yang membutuhkan kepemimpinan kolaboratif.

Tidak ada satu institusi yang dapat menyelesaikannya sendirian.

Dibutuhkan koordinasi, komunikasi dan kesamaan tujuan.

Dalam konteks tersebut, KKP menjadi ruang pembelajaran yang mempertemukan teori kepemimpinan dengan tantangan nyata di lapangan.

Para peserta didik memperoleh pengalaman bagaimana membangun komunikasi dengan unsur kewilayahan, memahami persoalan masyarakat dan menyusun langkah yang dapat diterapkan.

Komitmen Bersama Menekan Risiko Karhutla

Melalui kegiatan tersebut, Tim Satgas Edukasi Pokjar V SPPK Angkatan 4 Lemdiklat Polri berupaya mendorong penguatan sistem pencegahan karhutla di wilayah Sintang.

Pendekatan pentahelix, edukasi masyarakat, problem solving, pelayanan kemanusiaan dan penguatan kepemimpinan menjadi satu rangkaian strategi yang saling berkaitan.

Ke depan, keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada konsistensi seluruh pihak dalam menjalankan peran masing-masing.

Pencegahan karhutla membutuhkan proses yang berkelanjutan, bukan hanya dilakukan ketika titik api telah muncul.

Semakin kuat koordinasi dan semakin cepat informasi diterima, semakin besar peluang untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

Bagi masyarakat, lingkungan yang aman dari kebakaran berarti kualitas kehidupan yang lebih baik. Bagi pemerintah dan aparat, keberhasilan pencegahan berarti berkurangnya potensi gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi.

Sementara bagi para peserta didik SPPK, pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kapasitas kepemimpinan yang mampu merespons persoalan masyarakat secara profesional.

Dengan semangat kolaborasi dan pendekatan pentahelix, penanggulangan karhutla diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana, terukur dan berkelanjutan.

Kegiatan Tim Satgas Edukasi Pokjar V SPPK Angkatan 4 di Kelam Permai pun menjadi salah satu contoh bahwa upaya menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat membutuhkan keterlibatan bersama.

Bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi sejak potensi ancaman mulai terdeteksi.

(Wid)

Catatan Redaksi

Naskah ini disusun berdasarkan materi/rilis kegiatan yang diterima redaksi. Penyebutan nama, jabatan, waktu, tempat, serta pernyataan narasumber mengikuti informasi dalam materi tersebut. Redaksi mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi, verifikasi dan praduga tidak bersalah dalam setiap pemberitaan.