x

THE DEATH OF URGENCY : GOVERNACE WITHOUT SESSE OF CRISIS MATINYA URGENSI PEMERINTAHAN TANPA SENSE OF CRISIS”

waktu baca 4 menit
Kamis, 18 Jun 2026 14:08 4 siberadmin

SIARAN PERS
TANGGAPAN EKSKLUSIF
R.WEMPY SYAMKARYA,D.H
M.H.
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
Dewan Penasehat Analisaber
*No.14/SP- PEMKOT/VI/2026*

INGIN BERLANGGANAN BERITA TERKINI?
Ikuti Saluran WhatsApp AnalisasiberNews.com — Semua Berita Langsung di HP Anda
IKUTI SEKARANG

analisasibernews.com/

Bandung, 18 Juni 2026*

I.*PENGANTAR AKADEMIS:
APA ITU ” SENSE OF CRISIS”?
Dalam ilmu administrasi publik,” sense of Crisis ” adalah kemampuan birokrasi mendeteksi dini, merespon cepat, dan mengkomunikasikan situasi yang menggangu pelayanan publik.Ia adalah *”radar negara*.Tanpa radar , birokrasi berjalan buta.Tanpa urgensi , birokrasi mati sebelum bekerja.

Gangguan pelayanan publik skala besar yang terjadi 16 Juni 2026 di salah satu kawasan padat Kota Bandung menjadi cermin : radar kita mati, urgensi kita hilang.

II.DIAGNOSA : 3 PENYAKIT BIROKRASI YANG
TERBONGKAR

*1.Penyakit”Administrasi Rutin “*
*Evidence*: Selama 24 jam pertama gangguan,saluran resmi Pemkot , OPD , Camat,Lurah = senyap. Tidak ada rilis, tidak ada update,tidak ada kanal aduan.
*Alur Hukum*: UU 25/2009
Pelayanan Publik Pasal 15: Penyelenggara wajib informasikan secara benar ,jelas ,tepat waktu. Permen PANRB 15/2014: Standar pelayanan wajib memuat SOP gangguan.
*Edukasi ASN*: Tufoksi Anda bukan sekedar absen dan surat – menyurat.Saat Krisis ,meja Anda berubah jadi posko. Kertas Anda berubah jadi maklumat.
Diam Anda = pelanggaran hukum.

*2.Penyakit ” Rantai Komando Patah*”
*Evidence*: Pimpinan daerah baru mendapat informasi dari kanal non- pemerintah.
Laporan dari Lurah – Camat – Sekda tidak berjalan.
*Alur Hukum*: Permendagri 4/2010 ; Lurah wajib lapor cepat ke Camat, Camat wajib teruskan ke Wali Kota via Sekda. Ini eary warning system’ pemerintahan.
*Edukasi ASN*: Camat – Lurah adalah “mata dan telingga Wali Kota”. Jika mata buta dan telinga tuli, maka kepala tidak bisa mengambil keputusan.
Lapor cepat bukan membebani atasan.
Lapor cepat adalah menyelamatkan warga.

*3.Penyakit “OPD Tanpa Sura “*
*Evidence*: OPD teknis tidak aktif sebagai sumber informasi resmi.Ruang publik diisi spekulasi,bukan data pemerintah.
*Alur Hukum*: Perpres 95/2018 SPBE + UU 14/2008 KIP Pasal 9 : Badan publik wajib umumkan informasi serta – Merta yang mengancam hajat hidup orang banyak.
*Edukasi ASN*: Kepada OPD, Anda bukan manajer anggaran saja. Anda juru bicara negara di bidang Anda .Saat warga butuh kepastian, suara Anda harus paling dulu terdengar.Senyap Anda = negara absen.

III.RESEP PEMULIHAN:
BERBALIK ARAH SESUAI TUFOKSI
Ini bukan teguran.Ini resep agar ASN Kota Bandung bangkit:

*Resep 1: Untuk Lurah ” Jadilah Sensor Pertama “*Tugas Anda bukan menunggu laporan warga masuk.Tugas Anda mendeteksi gangguan sebelum warga panik.SOP : 1 jam pertama= data di tangan, laporan ke Camat.Ingat : 1 laporan cepat Anda = 1000 warga tenang.

*Resep 2: Untuk Camat – ” Jadilah Filter Cerdas”*
Tugas Anda bukan meneruskan semua laporan.Tugas Anda memilah , memverifikasi,dan menaikan yang darurat ke Sekda dalam 2jam.Anda menyambung antara akar rumput dan meja Pimpinan.

*Resep 3: Untuk Kepala OPD – ” Jadilah JurubBicara Negara*”
Tugas Anda bukan rapat internal saja. Tugas Anda buka pintu komunikasi ke publik .SOP : 2 jam pertama= rilis info awal 3K : Kapan terjadi, Kena wilayah, mana, kanal aduan apa.
Transparansi adalah vaksinanti kepanikan.

*Resep 4: Untuk Sekda – ” Jadilah Motor Birokrasi*”
Tugas Anda bukan tanda tangan saja .Tugas Anda pastikan mesin pelaporan berputar dari bawah ke atas.
Bagun Command Center 24 jam. Audit SOP krisis tiap triwulan.Mesin macet di Anda = Seluruh Kota berhenti.

*Resep5 : Untuk WalibKota & Wakil Walikota – Jadilah Komando Moral*”
Warga tidak butuh Anda sempurna.Sarga Anda sempurna. Warga butuh Anda hadir dan bicara.
3 jam hadir dan bicara .3 jam pertama= ambil komando publik.Kehadiran + komunikasi Anda = obat bagi kepercayaan publik yang runtuh.

IV.PESAN PENUTUP UNTUK SELURUH ASN KOTA BANDUNG

*Kepada 3.000 ASN yang saya hormati*

*Gaji Anda dibayar negara.
Pangkat Anda diberi negara. Tapi kepercayaan warga tidak dibeli.
Kepercayaan warga dimenangkan lewat kerja dan kepedulian

Mati urgensi ” terjadi bukan karena kita tidak mampu.Ia terjadi karena kita terbiasa nyaman dalam rutinitas.

Ingat sumpah Anda sebagai ASN : Melayani publik dengan profesional,jujur, tanggap .Tanggap” = sense of crisis.

Bandung 2036 tidak butuh ASN yang banyak. Bandung butuh ASN yang peka .ASN yang berbalik arah dari zona nyaman, kembali tufoksi sejati; Melindungi dan melayani warga.

Jangan tunggu Walikota marah.Jnagamyunggu warga demo. Mulai dari meja Anda hari ini.BagunradarvAnda .Nyalakan urgensi Anda.”

*PENUTUP*
Rilisan ini kami susun sebagai bentuk cinta dan kritik konstruktif.Semoga jadi alarm agar birokrasi Kota Bandung Bagun dari tidur panjangnya.

Demikian.

Hormat saya,
*R.WEMPY SYAMKARYA, S.H.M.HM

*Tembusan*: Mentri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, DPRD Kota Bandung BKPSDM Kota Bandung.Ombudsman RI Perwakilan Jabar

——

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Media AnalisasiberNews.com
Saksikan siaran langsung dan video pilihan Media AnalisasiberNews.com secara langsung melalui kanal YouTube kami.
LIVE STREAMING

🇮🇩 JARINGAN REDAKSI SE-INDONESIA

ANALISASIBERNEWS.COM â€ĸ Portal Berita Online (Media Siber)

🇮🇩 PROVINSI BANTEN
Kaperwil Banten
Supriyadi / Balon
Wakaperwil Banten
Rohmat
Kabid Investigasi
Jumadi (Leo)
Wartawan Provinsi Banten
Abdul Rohim Muhamad (Nana) Wisnu Azi Febrian
Kabupaten Tangerang — Kepala Biro
Sukendro
Wartawan Kabupaten Tangerang
Suryadin Dayat Hasan Muhamad Rohim / Bewok Karman Aliudin Bondan Samran Azizah Duni Umiyanti Ahmad Rosadi
Kota Tangerang — Kepala Biro
Yusniah
Kabupaten Pandeglang — Kepala Biro
Iwan
Wakil Kepala Biro
Armin
Wartawan Kabupaten Pandeglang
Salbari Mulyadi
🇮🇩 PROVINSI JAWA BARAT
Kaperwil Jawa Barat
Ajun Junaedi
Wakaperwil Jawa Barat
Asep Saepulloh
Wartawan Provinsi Jawa Barat
Boy Manahan Simanjuntak Wawan Purnawan Suparman
Kota Bandung — Kepala Biro
Susi Widia Ningsih
Kabupaten Bandung — Kepala Biro
Saliy
Wakil Kepala Biro
Marwan Wandjani
Wartawan Kabupaten Bandung
Dea Permana Usep Yudi Sutomo
Kabupaten Garut
Misbah
Kabupaten Purwakarta — Kepala Biro
Masih Dalam Proses Pengisian
Wakil Kepala Biro
Hendra Cipta
Kabupaten Indramayu — Kepala Biro
C. Whita
Wakil Kepala Biro
Sutarno Heriyanto
Wartawan Investigasi
Muhamad Muhidin
Wartawan Kabupaten Indramayu
Kasja Ihkwan Bin Kasim
🇮🇩 PROVINSI JAWA TENGAH
Kaperwil Jawa Tengah
Faozi
Wakaperwil Jawa Tengah
Hendine Hartono, S.H.
Sekretaris Provinsi Jawa Tengah
Ujang Haris
Wartawan Provinsi Jawa Tengah
Suhamadi
🇮🇩 PROVINSI JAWA TIMUR
Kaperwil Jawa Timur
Ernita Mangestuti
Wartawan Kabupaten Jombang
M. Faisol
🇮🇩 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kaperwil Kalimantan Barat
Samsani
Wakaperwil
Masih Dalam Proses Pengisian
Wartawan Provinsi Kalimantan Barat
Suhai Batul Aslamiyah
🇮🇩 PROVINSI SUMATERA UTARA
Kaperwil Sumatera Utara
M. Syahril Tarigan
Wakaperwil Sumatera Utara
Paulus Limbong
Kepala Biro Deli Serdang
Fendri Tarigan, S.Pd.
Wartawan Kabupaten Deli Serdang
Rudi Sinaga
🇮🇩 PROVINSI JAMBI
Kaperwil Jambi
Masih Dalam Proses Pengisian
Kabiro / Kontributor / Wartawan
Masih Dalam Proses Pengisian
Kabiro Kabupaten Muaro
Kamaludin
🇮🇩 PROVINSI LAMPUNG
Kaperwil Lampung
Tomi
Kabiro / Kontributor / Wartawan
Masih Dalam Proses Pengisian
🇮🇩 PROVINSI DKI JAKARTA
Kaperwil DKI Jakarta Barat
M. Rais
Wakaperwil DKI Jakarta Barat
Hermansyah
Wartawan DKI Jakarta Barat
Herawati Dawan Ervina Winski Silham Cahyadi Gunawan Felix Yassar Haslim Ari Safrudin
Komitmen Jaringan Redaksi
Seluruh jajaran redaksi, Kaperwil, Wakaperwil, Kepala Biro, wartawan, reporter, kontributor dan jaringan AnalisasiberNews.com wajib menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, akurat, berimbang dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Media Siber serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TRENDING POST
Memuat berita terbaru...
LAINNYA
x
x
MEDIA INFORMASI & BERITA ONLINE

RATE IKLAN &
KERJA SAMA PUBLIKASI

Media AnalisasiberNews.com membuka kesempatan kerja sama publikasi bagi instansi, perusahaan, organisasi, UMKM, komunitas, dan masyarakat umum.

★

Promosikan Informasi Anda

Jangkau pembaca melalui berbagai pilihan layanan iklan, advertorial, liputan, dan kerja sama media yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

PILIHAN LAYANAN
01
â–Ŗ

BANNER IKLAN WEBSITE

Promosikan produk, jasa, program, kegiatan, perusahaan, maupun instansi melalui banner pada area strategis website.

  • Banner promosi
  • Banner instansi
  • Banner produk & jasa
  • Promosi kegiatan
RATE Hubungi Redaksi
03
◆

LIPUTAN & PUBLIKASI

Layanan peliputan kegiatan dan publikasi melalui Media AnalisasiberNews.com sesuai kebutuhan mitra.

  • Kegiatan instansi
  • Event & acara
  • Kegiatan perusahaan
  • Kegiatan sosial
RATE Hubungi Redaksi
04
●

PROMOSI MEDIA SOSIAL

Perluas jangkauan informasi melalui kanal media sosial resmi Media AnalisasiberNews.com.

  • Promosi konten
  • Publikasi kegiatan
  • Kampanye informasi
  • Promosi produk & jasa
RATE Hubungi Redaksi
05
âœĻ

PAKET KERJA SAMA MEDIA

Paket kerja sama dapat disusun secara fleksibel berdasarkan kebutuhan publikasi dan promosi mitra.

  • Publikasi website
  • Banner iklan
  • Advertorial
  • Liputan kegiatan
  • Media sosial
RATE Konsultasi Redaksi
KERJA SAMA MEDIA

Bangun Publikasi Bersama Kami

Kami terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama publikasi yang profesional, transparan, dan saling menguntungkan.

✓ Publikasi website
✓ Banner iklan
✓ Advertorial
✓ Liputan kegiatan
✓ Publikasi media sosial
✓ Paket kerja sama media
✉
INFORMASI & PEMESANAN

Hubungi Tim Redaksi

Untuk mendapatkan informasi mengenai harga, ukuran banner, posisi iklan, durasi tayang, paket advertorial, liputan, dan kerja sama media.

✉ HUBUNGI REDAKSI
redaksianalisasibernews@gmail.com
CATATAN REDAKSI

Setiap materi iklan dan publikasi akan melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan dan kebijakan redaksi. Materi yang bertentangan dengan hukum, etika jurnalistik, atau kebijakan media dapat ditolak.