analisasibernews.com/

Palembang,|- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang menjatuhkan hukuman hanya 4 tahun 7 bulan penjara beserta denda yang nilainya tidak seberapa terhadap Beby Hussy adalah sebuah kekeliruan besar yang sangat tidak masuk akal, tidak berperikemanusiaan, dan menghina akal sehat seluruh bangsa Indonesia.

Bagaimana mungkin seseorang yang perbuatannya terbukti merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp1,8 TRILIUN—nilai yang cukup membangun ratusan sekolah, puluhan rumah sakit, ribuan kilometer jalan raya, dan menyejahterakan jutaan rakyat miskin—hanya dihukum seberat itu? Apakah uang rakyat yang jumlahnya sedemikian rupa dianggap tidak berharga? Apakah merampas hak hidup generasi mendatang dianggap kejahatan ringan yang bisa dibayar murah?

Saya tegaskan dengan lantang: putusan ini bukanlah keadilan, melainkan bukti nyata bagaimana jaringan kekuasaan gelap masih bisa memutarbalikkan fakta dan menundukkan hukum demi

melindungi kepentingan segelintir orang.

Di balik vonis yang memalukan ini, indikasi keterlibatan jaringan mafia terstruktur, sistematis, dan masif terlihat sangat jelas dan terbuka.Rabu,17 Juni 2026

Mafia Pertambangan yang telah lama menguasai sumber daya alam bangsa dengan cara-cara kotor, mengeruk kekayaan bumi tanpa bertanggung jawab, dan membiarkan kekayaan negara lari ke kantong pribadi.

Mafia Tanah yang memanipulasi dokumen, menguasai wilayah secara paksa, dan mengubah status aset negara menjadi milik pribadi dengan rekayasa administratif.

Mafia Hukum yang menyediakan jalur hukum sesat, memutarbalikkan ketentuan perundang-undangan, dan mencari celah agar pelaku kejahatan besar terlepas dari jeratan hukuman yang setimpal.

Mafia Peradilan yang diduga melakukan intervensi, tekanan, maupun kesepakatan di balik layar, sehingga apa yang seharusnya menjadi vonis berat berubah menjadi hukuman yang terasa seperti hadiah belaka.

Jika kita tarik garis besarnya, apa makna dari hukuman 4 tahun 7 bulan dibandingkan kerugian Rp1,8 triliun? Ini memberikan pesan berbahaya kepada seluruh pelaku kejahatan: “Korupsilah sebanyak apapun, curilah kekayaan negara sebesar apapun, selama punya koneksi dan jaringan, hukum akan lunak padamu.” Apakah ini yang kita inginkan? Apakah ini yang disebut penegakan hukum yang berpihak pada rakyat?

Semangat Nawacita dan Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengamanatkan Indonesia yang adil, bersih, dan bebas dari cengkeraman mafia. Namun, putusan ini justru menjadi bukti bahwa jalan menuju ke sana masih panjang dan penuh tantangan. Jaringan mafia tidak tinggal diam—mereka bergerak, bersembunyi di balik kekuasaan, dan berusaha mempertahankan wilayah kekuasaannya dengan segala cara.

Saya mendesak sekuat tenaga:
1. Jaksa Penuntut Umum harus segera mengajukan upaya hukum banding dengan tuntutan yang tegas dan setimpal, tidak boleh menyerah begitu saja;
2. Aparat penegak hukum harus membuka penyelidikan baru untuk menelusuri siapa saja aktor di balik layar yang diduga melindungi pelaku dan memanipulasi proses hukum;
3. Negara wajib memulihkan seluruh kerugian negara sebesar Rp1,8 triliun secara utuh, tidak boleh ada keringanan sedikitpun;
4. Masyarakat luas harus terus mengawasi dan bersuara, karena keadilan tidak akan terwujud jika hanya diam menyaksikan hukum dipermainkan.

Jangan biarkan putusan ini menjadi preseden buruk yang melemahkan kepercayaan seluruh rakyat Indonesia. Jangan biarkan mafia merasa menang dan terus berkuasa. Hukum harus tajam, tegas, dan tidak pandang bulu—terutama bagi mereka yang berani merampas hak hidup dan masa depan bangsa.

RURI JUMAR SAEF

Ketua Tim Nawacita-Asta Cita Presiden Republik Indonesia.Lp Firdaus