Proyek Kantor Camat Rancaekek Rp4,8 Miliar Diduga Langgar K3 & Spesifikasi Material, Konsultan Pengawas Absen!

Post Views:19

ANALISASIBERNEWS.COM

RANCAEKEK, AnalisaSiberNews.com – Pembangunan fisik gedung pemerintahan seharusnya menjadi barometer integritas aparatur negara. Namun, realitas di lapangan proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung justru menampilkan potret kelalaian yang memprihatinkan.

Berdasarkan penelusuran tim AnalisaSiberNews pada Rabu (24/6/2026) pukul 10.54 WIB di Jalan Raya Majalaya No. 89, ditemukan sejumlah pelanggaran fatal terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta indikasi penyimpangan spesifikasi material. Ironisnya, saat media melakukan verifikasi, tim konsultan pengawas dari Dinas PUPR tidak ditemukan di lokasi.

Bukti Visual Tak Terbantah

Dokumentasi TimeMark Verified yang kami peroleh menunjukkan fakta mencolok:
1. Pelanggaran APD: Pekerja terlihat bekerja di ketinggian tanpa safety belt, bahkan ada yang menggunakan sandal jepit saat menginjak besi tulangan. Tidak ada helm proyek, rompi standar, maupun masker debu yang digunakan mayoritas pekerja.
2. Material Mencurigakan: Tumpukan sak semen bermerk “SEMEN MERDEKA” terpantau jelas di lokasi. Padahal, untuk struktur bangunan pemerintah senilai miliaran rupiah, spesifikasi teknis biasanya mensyaratkan semen tipe premium/SNI tertentu (seperti Tiga Roda atau setara). Penggunaan semen di bawah standar untuk elemen struktur adalah red flag potensi mark-down kualitas.
3. Zona Nihil Informasi: Tidak ada papan nama proyek, time schedule, rambu K3, maupun kotak P3K. Transparansi pengelolaan anggaran seolah ditutup rapat dari publik.

Konfirmasi Sekcam: “Tanya Dinas PUPR”

Saat dimintai konfirmasi terkait absennya pengawasan dan temuan material tersebut, Sekretaris Camat (Sekcam) Rancaekek mengakui bahwa tim konsultan pengawas memang berasal dari Dinas PUPR Kab. Bandung. Namun, ia mengarahkan pertanyaan teknis lebih lanjut kepada dinas terkait, sembari membenarkan bahwa buku harian pekerjaan dan catatan cuaca tidak tersedia di lokasi.

Silahkan pertanyakan ke Dinas PUPR untuk lebih jelas tentang pengerjaan proyek ini,” ujar Sekcam kepada AnalisaSiberNews.

Pernyataan ini mengindikasikan lemahnya koordinasi antara pemilik proyek (Pemcam) dengan pelaksana teknis (Dinas PUPR/Konsultan). Bagaimana mungkin progres pekerjaan bisa diverifikasi jika administrasi dasar saja diabaikan?

️ Sikap Tegas AnalisaSiberNews

Sebagai media yang mengusung prinsip TEGAS – BERIMBANG, kami menilai kejadian ini bukan sekadar “kurang teliti”, melainkan bentuk kelalaian berat yang melanggar asas Good Governance dan potensi pasal dalam UU Jasa Konstruksi.

Kami menuntut Dinas PUPR Kabupaten Bandung untuk:
1. Audit Material Mendadak: Segera uji lab sampel semen “Merdeka” dan beton yang sudah dicor. Jika tidak sesuai SNI/Kontrak, wajib bongkar dan ganti rugi!
2. Stop Work Order: Hentikan pekerjaan sampai semua prosedur K3 dipenuhi dan konsultan pengawas hadir fisik di lapangan setiap hari kerja.
3. Transparansi Publik: Pasang papan informasi proyek lengkap dengan identitas penanggung jawab sebagai bentuk akuntabilitas kepada warga Rancaekek.

Edukasi Jurnalis: Data Adalah Tameng Integritas

Kepada rekan-rekan jurnalis di lapangan, kasus Rancaekek mengajarkan pentingnya verifikasi berbasis data visual. Dalam menghadapi proyek yang rawan penyimpangan, liputan seremonial tidak akan cukup.

* Dokumentasi Rigorous: Gunakan teknologi timestamp dan GPS seperti yang dilakukan tim kami. Foto detail APD, merk material, dan kondisi lapangan adalah bukti tak terbantah yang sulit dibantah pejabat.
* Pahami Regulasi Teknis: Kuasai dasar-dasar UU K3 dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan. Pertanyaan berbasis regulasi akan membuat narasumber sulit mengelak atau memberikan jawaban normatif.
* Independensi Adalah Harga Mati: Tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Keberanian menyuarakan fakta demi kepentingan publik adalah esensi pers, terlepas dari label administratif apapun. Validasi terbaik jurnalis adalah kepercayaan masyarakat dan perbaikan nyata di lapangan.

Kami menunggu respons resmi dari Dinas PUPR Kab. Bandung dalam 3×24 jam. Apakah temuan ini akan diselesaikan secara profesional, atau AnalisaSiberNews perlu membawa dokumen ini ke meja pengawasan yang lebih tinggi?

Integritas tidak bisa ditawar. Keselamatan pekerja dan uang rakyat adalah harga mati.

Kaperwil jabar
Asep Saepulloh

Reporter
Sali

Editor
(Redaksi AnalisaSiberNews.com)