DUGAAN PENYIMPANGAN DANA DESA TAHUN 2025 PEKON TAMPANG TUA, KECAMATAN PEMATANG SAWA, KEMBALI MENCUAT KE PERMUKAAN

waktu baca 4 menit

Jumat, 5 Jun 2026 00:45 92 siberadmin

AnalisasiberNews.com

TANGGAMUS – Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Pekon Tampang Tua, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah alokasi anggaran dinilai menyimpan kejanggalan dan memunculkan pertanyaan terkait efektivitas, transparansi, serta manfaat realisasi program bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pantauan di lapangan, ditemukan sejumlah kegiatan yang dinilai memiliki nilai anggaran cukup besar namun belum terlihat secara jelas hasil maupun manfaatnya di tengah masyarakat.

Deretan Anggaran yang Dipertanyakan

Keterangan Warga

Seorang warga berinisial M (47), yang identitasnya disamarkan atas permintaannya, mengaku mempertanyakan kesesuaian antara nilai anggaran dengan hasil pembangunan yang terlihat di lapangan.

Hasil Penelusuran Tim Media

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah sumber, tim media melakukan penelusuran dan investigasi lapangan. Dari hasil pengecekan tersebut ditemukan beberapa kegiatan yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari pihak pemerintah pekon terkait mekanisme pelaksanaan, volume pekerjaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Guna memperoleh informasi yang berimbang, tim media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Pekon Tampang Tua, M. Basir.

Pada Kamis (4/6/2026), konfirmasi disampaikan melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 08218413XXXX. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi atas sejumlah pertanyaan yang diajukan tim media.

Tim media tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak-pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dugaan Pelanggaran yang Perlu Ditelusuri Aparat Berwenang

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan pengelolaan keuangan desa, maka dapat mengarah pada pelanggaran sejumlah ketentuan hukum, antara lain:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun demikian, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui audit, pemeriksaan, dan proses hukum oleh instansi yang berwenang.

Berikut susunan berita yang lebih rapi, profesional, tajam, dan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah serta Kode Etik Jurnalistik.

CATATAN REDAKSI

Berita ini disusun berdasarkan hasil penelusuran lapangan, keterangan narasumber, serta dokumen anggaran yang diperoleh tim media. Seluruh informasi yang dimuat masih berupa dugaan dan belum merupakan kesimpulan hukum tetap.

Sesuai Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pihak yang disebut dalam pemberitaan memiliki Hak Jawab. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Kepala Pekon Tampang Tua maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, sanggahan, maupun data pendukung guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang.

Pemberitaan ini juga berpedoman pada Pasal 3 dan Pasal 6 UU Pers, serta Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 dan Pasal 3, yang mewajibkan wartawan bersikap independen, menguji informasi, menyajikan berita secara berimbang, dan tidak menghakimi.