AUDIT TATA KELOLA KABUPATEN TANGERANG
RILIS KAJIAN EKSKLUSIF
Nomor: 09/WS/06/2026
“APBD Rp8,12 Triliun: Antara Kota Industri dan Desa yang Masih Tertinggal”
Analisis Kebijakan Publik terhadap Infrastruktur, Ekonomi Kerakyatan (UMKM), serta Peran Eksekutif dan Legislatif
AnalisasiberNews.com
Kabupaten Tangerang, 4 Juni 2026
I. POTRET APBD KABUPATEN TANGERANG 2025
Berdasarkan data resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang dan DPRD Kabupaten Tangerang, APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp8,12 triliun, meningkat dari usulan awal sebesar Rp7,52 triliun.
Catatan Kritis
1. APBD Terbesar Kedua di Provinsi Banten
Kabupaten Tangerang memiliki APBD terbesar kedua di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang. Hal ini sejalan dengan besarnya jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 3,2 juta jiwa, 29 kecamatan, serta kawasan industri strategis seperti Cikupa, Balaraja, dan Tigaraksa.
2. Anggaran Pendidikan Mencapai 26 Persen
Alokasi pendidikan telah melampaui ketentuan minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini merupakan komitmen positif, namun peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik sekolah.
3. APBD Per Kapita Masih Relatif Rendah
Dengan APBD Rp8,12 triliun dan jumlah penduduk sekitar 3,2 juta jiwa, maka APBD per kapita berada pada kisaran Rp2,5 juta per orang per tahun. Angka ini masih jauh di bawah Kota Tangerang yang mencapai sekitar Rp6 juta per orang per tahun.
Argumentasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib pemerintah meliputi infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, besarnya APBD harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat, bukan hanya dari besarnya angka anggaran.
II. BEDAH TIGA SEKTOR KRUSIAL: CAPAIAN DAN KEKURANGAN
1. Infrastruktur: Jalan Industri Mulus, Jalan Rakyat Masih Rusak
Capaian
- Peningkatan kualitas jalan poros industri Cikupa–Balaraja–Mauk yang mendukung aktivitas logistik ribuan perusahaan.
- Program normalisasi Kali Cisadane dan Kali Angke untuk mengurangi risiko banjir.
Permasalahan yang Belum Terselesaikan
a. Jalan Desa dan Pelosok
Masih banyak ruas jalan kabupaten dengan kondisi rusak sedang hingga berat di wilayah Solear, Cisoka, Jayanti, dan Kronjo. Keluhan masyarakat terkait akses pendidikan dan pertanian masih sering muncul dalam laporan reses DPRD.
b. Drainase dan Banjir Rob
Wilayah pesisir seperti Mauk, Kronjo, dan Teluknaga masih mengalami gangguan akibat banjir rob. Program pembangunan tanggul laut belum sepenuhnya selesai.
c. Akses Air Bersih
Cakupan layanan PDAM Tirta Kerta Raharja masih berada di bawah 40 persen penduduk. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sumur, sementara aktivitas industri meningkatkan tekanan terhadap cadangan air tanah.
Analisis
Teori Growth Pole dari François Perroux menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berpusat pada kawasan industri. Infrastruktur harus menjangkau seluruh wilayah agar tidak menimbulkan kantong-kantong kemiskinan baru.
Peran Pemerintah
Bupati dan Dinas PUPR perlu mengarahkan sebagian anggaran dari proyek-proyek besar menuju pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan infrastruktur dasar masyarakat.
Peran DPRD
Komisi III DPRD harus memperkuat fungsi pengawasan melalui inspeksi lapangan secara rutin dan menggunakan hak pengawasan apabila ditemukan proyek bermasalah.
2. Ekonomi Kerakyatan dan UMKM: Dikepung Industri, Belum Naik Kelas
Capaian
- Tersedianya pusat promosi UMKM Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.
- Berbagai program pelatihan yang diselenggarakan Disperindag.
- Kawasan industri yang menyerap tenaga kerja lokal.
Permasalahan Krusial
a. UMKM Belum Terhubung dengan Industri
Ribuan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tangerang belum banyak melibatkan UMKM lokal dalam rantai pasok industri. Berdasarkan data Kadin Kabupaten Tangerang, kurang dari 5 persen UMKM menjadi mitra industri.
b. Permodalan Masih Terbatas
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersedia, namun banyak pelaku UMKM mikro mengalami kendala administrasi dan literasi keuangan.
c. Persoalan Lahan dan Perizinan
Pelaku usaha kecil menghadapi tingginya biaya sewa usaha dan keterbatasan ruang usaha yang terjangkau.
Analisis
Teori Industrial Linkage dari Albert O. Hirschman menegaskan bahwa industri besar harus menciptakan keterkaitan ekonomi dengan usaha kecil agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas.
Peran Pemerintah
- Membangun E-Katalog UMKM Kabupaten Tangerang.
- Mendorong perusahaan dan BUMD untuk menggunakan produk lokal.
- Memberikan insentif bagi perusahaan yang bermitra dengan UMKM.
Peran DPRD
Komisi II DPRD perlu mengevaluasi efektivitas program pembinaan UMKM dan kinerja BUMD dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil.
3. Persoalan Strategis Lain yang Belum Terselesaikan
Kesehatan
- RSUD Balaraja dan RSUD Tigaraksa masih menghadapi beban layanan yang tinggi.
- Rasio tenaga medis masih belum ideal.
- Waktu tunggu pelayanan masyarakat masih panjang.
Pengangguran Terdidik
- Lulusan SMK belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri.
- Balai Latihan Kerja (BLK) perlu modernisasi agar lebih relevan dengan perkembangan dunia kerja.
Tata Ruang dan Pertanian
Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pergudangan dan logistik terus meningkat. Pengawasan terhadap implementasi RTRW masih perlu diperkuat.
III. PERAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF: JANGAN SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB
Pemerintah Kabupaten Tangerang (Eksekutif)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65, kepala daerah bertanggung jawab melaksanakan APBD dan memenuhi standar pelayanan masyarakat.
Catatan Kritis
Pemerintah daerah dinilai masih terlalu berorientasi pada kegiatan seremonial dibandingkan evaluasi manfaat program secara terukur.
DPRD Kabupaten Tangerang (Legislatif)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Apresiasi
- Berhasil mendorong peningkatan APBD menjadi Rp8,12 triliun.
- Mendukung alokasi pendidikan di atas batas minimal nasional.
Catatan Kritis
Fungsi pengawasan perlu diperkuat. DPRD harus lebih aktif melakukan inspeksi lapangan dan evaluasi proyek, bukan hanya pembahasan administrasi anggaran.
Analisis
Prinsip Checks and Balances dari Montesquieu menegaskan bahwa kekuasaan harus diawasi agar penggunaan APBD berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
IV. SERUAN LIMA LANGKAH NYATA UNTUK PEMKAB DAN DPRD KABUPATEN TANGERANG
1. Prioritaskan Jalan Desa dan Drainase
Mengalokasikan minimal 15 persen tambahan anggaran infrastruktur untuk jalan lingkungan dan drainase di seluruh kecamatan.
2. UMKM Harus Masuk Rantai Pasok Industri
Mendorong kebijakan yang mewajibkan penggunaan produk UMKM lokal oleh BUMD dan perusahaan besar.
3. Pengawasan DPRD yang Nyata
Melaksanakan inspeksi rutin terhadap proyek, rumah sakit, pasar, dan pelayanan publik dengan laporan terbuka kepada masyarakat.
4. Transparansi APBD
Membangun dashboard digital yang menampilkan progres proyek, nilai kontrak, pelaksana, dan capaian program secara real-time.
5. Lindungi Lahan Pertanian Pantura
Memperkuat pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian di wilayah Kronjo dan Mauk demi menjaga ketahanan pangan daerah.
V. PENUTUP
Kabupaten Tangerang memiliki modal besar berupa APBD Rp8,12 triliun, kawasan industri strategis, serta jumlah penduduk produktif yang tinggi.
Namun keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan kawasan industri, melainkan dari kemampuan pemerintah menghadirkan jalan yang layak, pelayanan kesehatan yang baik, serta UMKM yang mampu tumbuh dan naik kelas.
Kami menyerukan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan DPRD Kabupaten Tangerang agar menjadikan APBD sebagai instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran.
Pembangunan yang berpihak kepada masyarakat adalah pembangunan yang mampu menghadirkan infrastruktur merata, ekonomi kerakyatan yang kuat, dan pelayanan publik yang berkualitas.
R. WEMPY SYAMKARYA, S.H., M.H.
Pengamat Kebijakan Publik, Politik, dan Otonomi Daerah
Dewan Penasehat Media AnalisasiberNews.com
Pos terkait
Tidak ada komentar